Senin, 12 Desember 2016

Islam dan kesetaraan gender dikalangan masyarakat muslim indonesia




Makalah
Islam dan kesetaraan gender dikalangan masyarakat muslim indonesia
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Gender
Dosen : Siti Nadroh






Di susun oleh:
M. Rahmat Ramadhan (1113032100036)

Jurusan perbandingan agama
Fakultas ushuluddin
Universitas islam negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta
2015



DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 2
            Latar belakang Masalah ..................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................. 3
            Negara dan Ideologi Ibuisme Masa Orde Lama dan Orde Baru...................... 3
         Peran Gerakan Permpuan Muslim Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Dalam Masa Revormasi...............10
Agenda Gerakan Perempuan Muslim Kedepan ........................................................... 11
BAB III PENUTUP ........................................................................................................ 17
            Kesimpulan ......................................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 18








BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang Masalah
Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai Islam dan gender sebelum ke pembahasan lebih jauh. Islam sangat memuliakan perempuan, hal ini terlihat dari Hadist Nabi ketika ada seseorang yang bertanya mengenai siapa yang dihormati. Nabi menjawabnya, ibu, ibu, ibu, dan bapak. Betapa mulianya seorang perempuan dalam Islam. Dan juga Islam menyetarakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal lain, hanya yang membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan itu dari ketakwaannya.
Sedangkan gender merupakan karakteristik sosial sebagai laki-laki dan perempuan seperti yang diharapkan oleh masyarakat budaya melalui sosialisasi yang diciptakan oleh keluarga dan atau masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi agama, struktur sosial dan politik. Kajian gender berfokus pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan hasil konteks sosial. Karena dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan secara sosial dan keberadaannya berbeda dalam waktu, tempat, kultur bangsa maupun peradaban.




BAB II
PEMBAHASAN
A.    Negara dan Ideologi Ibuisme Masa Orde Lama dan Orde Baru
1.      Masa Orde Lama
Hengkangnya jepang dari indonesia karena kekalahannya dari tentara sekutu, membuat indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden setelah keduanya terlibat dalam BPUPKI yang dibentuk pada bulan juni 1945.
Sebagai sebuah negara baru melepaskan diri dari belenggu penjajah, keadaan indonesia dikepung oleh berbagai persoalan yang timbul bukan hanya dari luar melain kan juga dari dalam. Tantangan besar yang datang dari luar adalah ketidak relaanya belanda terhadap jajahannya. Sementara tantangan dari dalam adalah keadaan republik ini yang masih lemah, kepemimpinan masih rawan, dan benturan penganut agama dan etnis yang masih tajam. Begitu pula dalam bidang keamanan, tidak ada orang yang memegang tongkat komando sehingga kesatuan milter yang ada bersaing ketat. Sehingga berdampak pada indonesia yang tidak memiliki satuan angkatan bersenjatanya.
Selama periode ini banyak sekali terjadi perubahan politik PKI mulai bangkit pada bulan Oktober 1945, begitu pun PNI yang juga dihidupkan kembali pada tahun 1946. Pada sisi lain pasukan inggris dan belanda telah menduduki kota-kota besar disepanjang pesisir utara jawa, dan pusat pemerintahan pindah ke jogjakarta. Partai politik pun bermunculan seperti PSI yang diusung oleh syahrir dan pesindo yang didirikan oleh Amir Syripuddin. Kaum perempuan pun terlibat dalam perubahan ini. Mereka terjun aktif dalam parpol tersebut, khususnya Pemuda Putri Indonesia (PPI) yang mana dipimpin oleh Ny. Susilowati yang memang dekat dengan Pesindo, sedangkan organisasi islam Masyumi tetap hidup meskipun lebih beraliran moderen[1].
Ketika masa kemerdekaan, gerakan perempuan di indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata rata berasal dari kalangan atas Misalnya : Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya’ Dien dan lain-lain. Mereka berjuang mereaksi kondisi perempuan dilingkungannya. Perlu difahami bila model gerakan Dewi sartika dan Kartini leih ke pendidikannya dan itu pun baru upaya melek huruf dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil, karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan di masa itu. Sementara Cut Nya’Dien yang hiup di lingkungan yang tidak sepatriakhi jawa, telah menunjukan kesetaraan fisik tanpa batas gender.
Di masa kemerdekaan dan masa Orde Lama, Gerakan terbilang Cukup Dinamis dan memiliki begaining cukup tinggi. Dan kondisi semacam ini mulai tumbang sejak orde baru berkuasa. Bahkan mungkin perlu dipertanyakan adakah gerakan perempuan dimasa rezim orde baru?. Yang mana apa bila menggunakan definisi tradisional dimana gerakan perempuan diharuskan berbasis massa, maka sulit dikatakan ada gerakan perempuan ketika itu. Apalagi definisi tradisional ini dikaitkan dengan batasan Alvarez memandang gerakan perempuan sebagai gerakan sosial dan politik sebagai sebuah gerakan sosial dan politik dengan anggota sebagian besar perempuan yang memperjuangkan keadilan gender. Dan Alvarez tidak mengikutkan organisasi perempuan milik pemerintahan atau organisasi milik parpol serta organisasi perempuan dibawah payung organisasi lain didalam definisinya.
Namun definisi baru gerakan perempuan tidak seketat ini, sehingga dapat disimpulkan dimasa Orba pun telah muncul gerakan perempuan. Salah satu buktinya adalah munculnya diskursus seputar penggunaan istilah perempuan untuk menggantikan istilah wanita.
Gerakan perempuan di masa rejim otoriter Orba muncul sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik makro dan mikro. Faktor-faktor politik makro berhubungan dengan politik gender orba dan proses demokratisasi yang semakin menguat di akhir tahun 80-an. Sedangkan faktor politik mikro berkaitan dengan wacana tentang perempuan yang mengkerangkakan perspektif gerakan perempuan masa pemerintahan Orba. Wacana-wacana ini termasuk pendekatan Women in Devolopment (WID) yang telah mendominasi politik gender Orba sejak tahun 70-an, juga wacana femnisme yang dikenal oleh kalangan terbatas (kampus / akademinis) dan ornop[2].
2.      Masa Orde Baru
Naiknya Soeharto sebagai Presiden RI menggantikan Soekarno membawa perubahan pada semua aspek kehidupan di Indonesia, meskipun perubahan tersebut tidak mengarah kepada yang lebih baik. Dalam dua tahun sesudah berhasil menghancurkan usaha kudeta, Jendral Soeharto menegakkan kekuasaan militer sepenuhnya dan ia sendiri tampil sebagai presiden.
Oleh karena itu, sebagaimana layaknya negara-negara berkembang Indonesia di bawah rezim Orde Baru memiliki karakter otoriter yang tersentralisasi dari militer dan tidak diikutsertakannnya partisipasi efektif partai-partai politik dalam proses pembuatan keputusan.
Langkah pertama yang dilakukan oleh rezim Orde Baru untuk “memgembalikan keamanan dan ketertiban” nasional, pemerintah pada tanggal 12 Maret 1966, menyatakan bahwa PKI bersama-sama dengan organisasi yang berifiliasi dengan partai tersebut merupakan organisasi terlarang. Ini merupakan tonggak awal dari pembatasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru termasuk di dalamnya termasuk organisasi perempuan. Setelah unsur-unsur kiri dalam masyarakat telah disingkirkan, menurut Weiringa, rezim Orde Baru mulai mengarahkan pada penghapusan kekuatan tengah seperti liberalisme; dan lebih jauh sebagaimana diungkapkan oleh Anita penghancuran gerakan kiri telah menghancurkan gerakan perempuan. Oleh karena itu, penegakan terhaap aktivitas organisasi perempuan telah dimulai. Orgnisasi perempuan sudah terkooptasi sedemikian rupa sehingga garis-garis kebijakannya tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah[3].
Pada periode akhir abad 20 jumlah organisasi perempuan semakin banyak dengan bentuk tujuan yang beragam. Fokus kegiatan mereka tidak hanya perbaikan kedudukan wanita dan hukum, tetapi juga mengusahakan agar semakin banyak wanita menempati kedudukan sebagai pengambil keputusan.
Secara umum organisasi-organisasi tersebut ada yang bergerak dibidang  umum, agama, profesi, etnik dan penyatuan istri pegawai pemerintahan dann sebagainya. Akan tetapi dilihat dari independensinya, organisasi perempuan pada masa Orde Baru dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, organisasi independen, dan kedua organisasi bentukan pemerintah.
a.       Organisasi Perempuan Independen
Jika kita melihat kembali kebelakang, seperti telah disampaikan sebelumnya , organisasi pada masa penjajahan sampai masa Orde Lama, selain memiliki kuantitas  yang baik , secara kualitatif juga dapat diakui keungulannya. Pada masa Orde Baru, organisasi dengan karateristik seperti ini dapat dihitung jari. Organisasi tersebut misalnya Aisiyh, Wanita Katolik, PERWARI, dan KAWI. Organisasi- organisasi ini dalam melaksanakan programnya tidak boleh menyimpang dari garis-garis yang telah dijabarkan oleh Kantor Mentri Urusan Wanita, Departemen Sosial, dan Departemen Dalam Negeri.
b.      Organisasi Bentukan Pemerintah
Organisasi perempuan dengan ketegori ini atau setidaknya berafilisi pada profesi suminya, pada dasarnya ada sejak Orde Lama. Kita mengenal organisasi yang bernama Persit (persatuan Isrti tentara) dan PIA (Persatuan Istri Angkatan Udara). Organisasi istri-istri anggota angkatan bersenjata ini bertujuan membantu suami mereka dalam menggelorakan kampanye nasional Pembebasan Irian Barat  dan Ganyang Malaysia. Sistem keanggotaan pada masa ini bersifat sukarela dan kegiatannya terbatas. Pada masa Orde Baru struktur organisasi seperti ini diubah oleh pemerintah Orde Baru. Belakangan diputuskan bahwa istri para pejabat harus menjadi anggota organisasi ini yang iurannya dipotong dari gaji suami. Keanggotaan seorang istri pejabat dalam organisasi seperti ini diwajibkan.
Perubahan terakhir terjadi pada pertengahan dasawarsa 70-an. Darma Wanita sebagai organisasi istri pegawai negeri baik sipil maupun miiter segala sesuatunya ditentukan oleh pemerintah. Berbeda dengan organisasi perempuan pada akhir dasawarsa 1950-anyang kepemimpinannya ditentukan oleh anggota, pada masa orde baru pemimpin organisasi tidak lagi berdasarkan pemilikan, melainkan hars mengikuti pola hirarki yang sama dengan hirarki pemerintahan. Istri kepala kantor dengan sendirinya menjadi ketua Dharma Wanita dikantor bersngkutan. Jika suami dipindahkan atau naik pangkat maka isrtipun mengikutinya, yaitu masuk dalam organisasi istri kantor baru sang suami. Artinya jika suami dipindahkan dengan jabatan tertimggidi kantor barunya, otomatis istrinya menggantikan ketua Dharma Wanita sebelumnya. Organisasi semacam ini bukan berdasarkan pada prestasi dan kecakapan perempuan itu sendiri melainkan mengikuti prestasi suaminya.
Dari segi kegiatan, organisasi semacam ini tidak berdasarkan pada kepentingan anggota, melainkan lebih banyak berhubungan dengan jabatan suami. Kegiatan seperti ini berlaku disemua kamtir pemerintahan di seluruh indonesia. Semua melakukan jenis kegiatan yang sama sesuai dengan contoh yang diberikan oleh kantor pusat. Setiap departemen  pemerintah memiliki Dharma Wanita sendiriyang dinamakan sesuai dengan departemen bersangkutan.
Kegiatan Dharma Wanita secara keseluruhan diimplementasikan dalam bentuk PKK (Pendidikan Kesejahteran Keluarga). Istilah ini pertama kali digunakan dalam seminar Home Economis di Bogor pada tanggal 9-14 September 1957. Maka, sesuai dengan karateristik Dharma Wanita, kegiatan PKK ini, selain yang telah disampaikan atas adalah ikut serta dalam program keluarga berencana.
Secara struktural, PKK berada di bawah pengawasan Mentri Dalam Negeri selaku pembina PKK pusat. Di tingkat desa, PKK merupakan salahsatu unut kegiatan yang secara struktural berada di bawah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
Sebagai unit kegiatan yang dibentuk oleh pemerintah, PKK tidak hanya berfungsi sebagai sebagai sarana pendidikan perempuan, tetpi juga digunakan sebagai salah satu alat penting untuk mengumpulkan suara bagi GOLKAR dalam pemilihan umum. Keberadaan PKK dalam pemerintahan Orde Baru adalah salah satu manifestasi politik gender. Adres Ahlin, sebagaimana dikutip Anita (Jurnal,10) berpendapat bahwa selain dominasi negara atas masyarakat sipilnstruktur kelas, pembelaan atas dasar etnis dan agama, srta struktur ekonomi, dan politik global, hubungan jender jga mnjadi faktor pendukung lenggangnya kekuasaan Orde Baru.
Untuk melihat identitas gerakan perempuan pada masa Orde Baru Arini menyatakan bahwa gerkan perempuanyang sebelumnya telah berkembangbaik, baik dari segi organisasidan jumlahnya cenderung kehilangan peran dan signifikansinyadalam peergulatan menentukan arah transpormasi yang sdang berlangsung dalam masyarakat.hal ini menurut Arini disebagkan oleh dua faktor. Pertama yaitu kondisi politik masa Orde Baru yang cenderung menghiilangkan kritis dan inovatif mereka, dan Kedua adalah disebkan oleh faktor internal gerakan perempuan sendiri yang mengalami masalah.
Masalah ini menurutnya disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan kesungguhanuntuk mmelakukan analisis sosial agar dapat memahami konteks serta permasalahannya[4]
B.     Peran Gerakan Permpuan Muslim Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Dalam Masa Revormasi
Pembangunan nasiaonal selama tiga dasawarsa terakhir, dalam bentuk modernisasi. Bila sistem pemerintahan yang semakin demokratis dianggap paling kondusif bagi pemberdayaan perempuan, maka di era reformasi ini semestinya pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin menemukan bentuknya. Bila ukuran telah berdayanya perempuan di Indonesia dilihat dari kuantitas peran di sejumlah jabatan strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, jsutru ada penurunan di banidng masa-masa akhir rejim orba. Namun, secara kualitatif, peran perempuan itu semakin diperhitungkan juga di pos-pos strategis, seperti yang tampak pada komposisi kabinet kita sekarang. Ini dapat digunakan untuk menjustifikasi, bahwa mungkin saja kualitas perempuan Indonesia semakin terperbaiki.
Hanya saja harus tetap diakui bahwa angka-angka peranan perempuan di sektor strategis tersebut tidak secara otomatis menggambarkan kondisi perempuan di seluruh tanah air. Bukti nyata adalah angka kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi. Bila pada jaman lampau kekerasan masih berbasis kepatuhan dan dominasi oleh pihak yang lebih berkuasa dalam struktur negara dan budaya (termasuk dalam rumah tangga), maka kini diperlengkap dengan basis industrialisasi yang mensuport perempuan menjadi semacam komoditas[5].
C.     Agenda Gerakan Perempuan Muslim Kedepan
Pencapaian kaum perempuan Indonesia dewasa ini diberbagai bidang tak lepas dari peran Kartini selama hidupnya. Berbagai upaya untuk merevitalisasi cita-cita dan semangat Kartini dalam memajukan kaum perempuan Indonesia – Dharma Wanita Persatuan Pusat bekerja sama dengan United Nations millenium menyelenggarakan serangkaian acara untuk memperingati Hari Kartini, 21 April mendatang. Ketua umum PP Salimah Nurul Hidayati S.S  M.BA  menghadiri pertemuan pada Jumat, 12 maret 2010 di Gedung Dharma Wanita Persatuan Pusat dalam rangka persiapan Hari Kartini 2010.
Thema yang diusung  peringatan Hari Kartini adalah ‘Perempuan Menatap ke Depan”. “Kami harapkan tidak bersifat seremonial belaka, tetapi merupakan momentum bagi upaya – upaya pengembangan program – program kerja nyata yang berkesinambungan bagi pencapaian MDGs di Indonesia,” kata Nila F.Moeloek yang didampingi Niniek L. Karim dan Dewi Motik . Pelaksaaan nya akan merupakan suatu kegiatan kolaboratif antar semua elemen masyarakat, khususnya perempuan, dalam mendukung upaya-upaya tercapainya suatu masyarakat yang berpengetahuan, independen dan sejahtera. Salimah menjadi salah satu ormas yang turut serta.
Adapun tujuan dari rangkaian kegiatan ini adalah:
1.   Memanfaatkan momentum Hari Kartini sebagai apresiasi kepada perempuan di masa kini
2.    Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan-tujuan MDGs
Secara khusus Nila MF Moeloek  menyatakan bahwa banyak kelompok perempuan yang telah berbuat di tengah masyarakat, menjadi motivator bagi kaum perempuan di sekitarnya, beliau pun mengakui langkah Salimah yang dikatakan banyak memberikan edukasi di tengah kaum perempuan khususnya di kalangan majelis taklim. Dalam kesempatan tersebut Nurul Hidayati menyatakan Salimah siap untuk mensukseskan gerakan memperingati Hari Kartini dengan terlibat dalam gerakan bersama Perempuan Menatap Masa Depan.   Semua kegatan  para pengurus Salimah di seluruh Indonesia di majelis taklim maupun di kelompok-kelompok  pemberdayaan ekonomi  binaan Salimah  akan diarahkan khusus untuk  mensosalisasikan issue-isue terkait pemberdayaaan perempuan, pengokohan keluarga dan perlindungan anak  dalam kerangka mensukseskan pencapaian MDGs.  Salimah tengah  berpartisipasi dalam aktivitas tersebut yang diberi  istilah oleh panitya sebagai “street class” atau kelas terbuka yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan minimum peserta sekitar sepuluh orang. Salimah  telah sangat akrab dengan kegiatan-kegiatan memotivasi kaum perempuan dalam berbagai forum seperti majelis taklim yang dihadiri oleh sekitar tiga puluh sampai seratus orang kaum ibu.
Sebagian besar pengurus Salimah adalah para motivator atau yang dikenal dengan istilah Ustadzah.  Salmah pun sering melakukan pelatihan-pelatihan bagi tokoh-tokoh majelis taklim  dalam mensosialisasikan issue-isue kontemporer terkat pemberdayaan perempuan, pengokohan keluarga dan perlindungan anak.  Sehingga di forum majelis taklm yang begitu akrab dengan kaum perempuan Indonesia dapat menjadi sarana pembelajaran semua hal yang dibutuhkan kaum perempuan.
Pimpinan Pusat Salimah menyerukan kepada seluruh pengurus Salimah dan Para Ustazah di seluruh Indonesia untuk turut mensukseskan kelas-kelas terbuka dalam format majelis taklim untuk mensosialsasikan pencapaian MDGs yang disajikan dalam  ceramah-ceramah dan pelatihan-pelatihan dengan pilihan tema sebagai berikut :
1.      Islam memuliakan Perempuan
2.      Islam menghargai dan melindungi anak-anak termasuk anak perempuan
3.      Islam mengajarkan hidup teratur, terencana,produktif dan  hemat / kecerdasan financial
4.      Rosululloh mengajarkan jiwa wirausaha
5.       Pentingnya kaum ibu memilki ketrampilan-ketrampilan yang menghasilkan (dan prakteknya seperti pelajaran membuat kue, handy craft, dll)
6.       Islam mengajarkan kebersihan dan kesehatan
7.      Menjaga kehamilan  dan masa penyusuan dengan sehat
8.       Pentingnya menyusui bayi  selama dua tahun sesuai arahan Al Qur’an
9.      Islam agama yang ramah lingkungan ( Dalil-dalil syar’I terkait penjagaan lingkungan)
10.   Kaum Ibu dengan Pola hidup Ramah lingkungan  (disertai praktek mengelola sampah)
11.   Pentingnya Tanaman Obat Keluarga (disertai praktek menanam dan mengolah herba)
12.  Pentingnya Makanan Sehat dan pola Hidup Sehat
13.  Pendidikan Anak dalam Islam
14.  Pentingnya Pola Asuh yang baik untuk masa depan anak
15.  Islam memuliakan orang yang belajar dan mengajar Ilmu
16.  Pentingnya Membaca dalam meningkatkan kwalitas Kehidupan
17.  Nasehat  Nabi agar umat Islam Belajar Seumur Hidup
18.  Pencegahan penyalahgunaan Narkoba oleh orangtua
19.  Ancaman Narkoba bagi generasi muda Indonesia, fakta dan data.
20.   Berbagai kegiatan / ketrampilan yang menunjang.
Insya Alloh, seluruh pengurus di Pimpinan pusat maupun Pimpinan wilayah di 30 provinsi serta Pimpinan Daerah di 289 kota kabupaten serta pimpinan cabang di 4… kecamatan akan berpartisipasi dalam gerakan ” Perempuan Menatap Ke Depan” dengan program Street class atau kelas terbuka selama bulan April 2010  sebanyak kurang lebih tiga ribu kelas di seluruh Indonesia.
Adapun puncak dari peringatan hari Kartini yang dilakukan Salimah di tingkat pusat dilakukan pada tgl 29 April 2010  dengan penuh harap dapat  dihadiri oleh Prof. Nina Moeloek . Serta beberapa event d tingkat provinsi seperti yang akan dilakukan di Lampung tgl 16, 17 dan 18 April 2010  dengan titik tekan pada Permasalahan Penyelamatan Lingkungan[6].
Analisis terhadap sejarah gerakan perempuan Indonesia, memberikan pelajaran, kuatnya gerakan perempuan karena jelasnya common enemy, pada masa itu. Semangat melawan kolonialisme menjadi semangat gerakan sosial di Indonesia, dalam melakukan kerja-kerja politik dan kulturalnya. Fakta semacam ini yang tidak lagi dihadapi oleh gerakan perempuan ke-kini-an, di samping soal penghancuran gerakan perempuan yang cukup panjang di masa Orde Baru, benar-benar menjadikan gerakan perempuan seperti kehilangan arah. Dari proses refleksi ini setidaknya muncul perumusan musuh bersama gerakan perempuan, dan juga musuh bersama gerakan sosial di Indonesia, yaitu masih kuatnya budaya patriakhi, militerisme dan neo-liberalisme.
Langkah ke Depan
Menghadapi musuh bersama yang demikian, gerakan perempuan Indonesia ke depan, diharuskan menyusun strategi gerakan yang tidak lagi terdikotomis dengan gerakan sosial lainnya, seperti gerakan petani dan buruh. Hanya saja, bukan soal yang sederhana, dengan mengembangkan peran gerakan perempuan ke dalam gerakan sosial seperti ini, sebab beban gerakan perempuan memang menjadi kembali ganda, tidak saja memperjuangkan ketertindasan perempuan yang terjadi juga di hampir setiap gerakan sosial, tetapi juga memperjuangkan lebih luas pada penegakan demokrasi dan keadilan. Sebagai ilustrasi sederhana, dalam dunia gerakan petani, perempuan menghadapi diskriminasi yang luar biasa dalam area ini, sehingga mereka harus melakukan perjuangan untuk memberikan perspektif jender dalam gerakan petani. Di sisi yang lain, gerakan perempuan harus berperan strategis dalam menguatkan gerakan petani di Indonesia.
Terlepas dari berbagai soal yang bakal muncul dengan pilihan di atas, gerakan perempuan memang sudah saatnya untuk masuk kembali dalam gerakan sosial yang lebih luas, sehingga keberadaannya akan mampu secara substansial melakukan perubahan-perubahan sosial di Indonesia. Sebuah perubahan yang mengandaikan adanya situasi demokratis yang adil dan damai bagi semua, seperti yang juga disepakati bersama oleh peserta refleksi. Hanya, tetapi muncul kesadaran, di sana tidak harus terjadi keseragaman, sehingga gerakan perempuan tetap mengakui adanya pluralitas gerakan ataupun kemajemukan pilihan strategi dan pendekatan. Strategi gerakan perempuan yang demikian, merupakan upaya untuk membawa gerakan perempuan dalam kerja-kerja yang lebih sistematis, menggeser kerja-kerja yang berbasis pada pelayahan dan pendidikan (service and education) menuju pada bentuk gerakan sosial yang lebih luas dan lebih bermakna bagi gerakan perubahan sosial di Indonesia. Menghapuskan dikotomis antara gerakan strategis dan gerakan pragmatis, seperti yang terkotakkan selama ini. Viva Gerakan Perempuan Indonesia[7].






BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Sejak pada zaman orla yang kemudian beranjak pada zaman orba para kaum hawa  yang mana mereka sangan mementingkan akan gender telah berhasil untuk mensetarakan para kaum wanita yang mana telah menjadikan diri mereka setara dengan laki laki dalam artian kedudukan soaial.
Yang mana sejak zaman orla kaum wanita mulai bermunculan pada bidang politik yang mana menghasilkan sebuah partai PPI (persaatuan putri indonesia). Ini membuktikan bahwa kaum wanita pun sudah memilki sebuah perkembangan yang mana ideologi akan wanita yang diangap terbelanag itu dihapuskan.










DAFTAR PUSTAKA
Pusat Studi Wanita (PSW), Pengantar Kajian Gender, Jakarta, (PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2002 Hal. 28
Hikmah Bafagih, “Sejarah Gerakan Perempuan” , artikel diakses pada 17 September 2013, dari http://sejarah-gerakan-perempuan.html http://
Salimah Dalam Gerakan Nasional “Perempuan Menatap Ke Depan”   Tema Hari kartini 2010, artikel diakses pada 17 September 2013, dari – Salimah.htm
 Mukhotib MD, “Refleksi Gerakan Perempuan Indonesia”. artikel diakses pada 17 September 2013, dari, arsip.htm



[1] Pusat Studi Wanita (PSW), Pengantar Kajian Gender, Jakarta, (PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2002 Hal. 28

[2]Hikmah Bafagih, “Sejarah Gerakan Perempuan” , artikel diakses pada 17 September 2013, dari http://sejarah-gerakan-perempuan.html http://

[3] Pusat Studi Wanita (PSW), Pengantar Kajian Gender, Jakarta, (PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),   2002 Hal. 41

[4] Pusat Studi Wanita (PSW), Pengantar Kajian Gender, Jakarta, (PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2002 Hal. 46-50
                                                                           
[5] Hikmah Bafagih, “Sejarah Gerakan Perempuan” , artikel diakses pada 17 September 2013, dari http://sejarah-gerakan-perempuan.html http://

[6] Salimah Dalam Gerakan Nasional “Perempuan Menatap Ke Depan”   Tema Hari kartini 2010, artikel diakses pada 17 September 2013, dari – Salimah.htm
[7] Mukhotib MD, “Refleksi Gerakan Perempuan Indonesia”. artikel diakses pada 17 September 2013, dari, arsip.htm

Tidak ada komentar:

Posting Komentar